ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH

  • RASMIN SAU Unifersitas Ichsan Gorontalo
Keywords: retribusi, PAD

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah perhubungan kabupaten boalemo. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari dinas perhubungan Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.Hasil penelitian ini sudah menunjukan bahwa perhubungan kabupaten Boalemo sudah mengupayakan optimalnya hasil pemungutan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah berdasarkan fokus penelitian yaitu memperluas basis penerimaan,memperluas proses pemungutan, meningkatka pengawasan, meningkatkan efesensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

References

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Bratakusumah, D. S., & PhD, D. S. M. (2004). Penyelenggaraan Otonomi Pemerintahan Daerah. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Darwin. (2010). Pajak daerah dan retribusi daerah. Mitra Wacana Media.
Halim, A. (2004). Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Jakarta: penerbit Salemba Empat.
Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
Saragih, J. P., & Khadafi, M. S. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi. Ghalia Indonesia.
Widjaja, H. A. W. (2007). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah APBD
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instasi Pemerintah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tetang pajak dan Retribusi Daerah.
.
Published
2020-08-17